Sayid Thaha Al-Hamid : ” Selesaikan Papua Dengan Dialog dan Hati”

By on Maret 16, 2018

Abdullah Salim Alattas – Bisnis Umat

Assalamualaikum wr.wb, Salam Sejahtera dan Salam Perjuangan…

Kami dari tim redaksi tabloid online Bisnis Umat ingin menghadirkan sebuah cakrawala dan perspektif yang berbeda dalam melihat persoalan saudara-saudara kita di tanah Papua. Sebuah silaturahmi dan perbincangan menarik dengan Sayid Thaha Alhamid sembari menikmati kopi di sore hari di kawasan Tebet.

Apa kabar Bung Thaha? Semoga Anda dalam keadaan sehat dan baik selalu.

Sayid Thaha : Alhamdulillah baik dan sehat.

Redaksi Bisnis Umat : Dipenghujung tahun 2017  (6/12/17) ini barangkali kita bisa kilas balik dan refleksi akan perjuangan rakyat Papua selama kurang lebih 50 tahun bergabung dengan NKRI. Kemajuan apa yang sudah dirasakan, kendala-kendala apa yang harus diurai dalam proses percepatan pembangunan dan bagaimana harapan kita semua agar perlakukan kepada Papua lebih berkeadilan?

Sayid Thaha : Jujur kami katakan ada pencapaian pembangunan di Papua secara de facto yang sebelumnya satu sekarang menjadi dua propinsi, lahir sekian banyak kebaupaten dan pemekeran wilayah ini bertujuan percepatan pembangunan. Tetapi harus dibedakan antara group center dan people center, group center satu daerah yang bertumbuh karena pendekatan pengembangan kawasan sementara people center atau pembangunan manusia seringkali terabaikan. Contoh kasus di Kabupaten Keron tidak jauh dari Jayapura hanya kurang lebih satu jam dan Kabupaten itu bagian perbatasan.Orang Keron sekarang termasuk penghasil dan pengguna ganja terbesar, mereka juga olah ganja semacam minuman dan itu memabukkan. Kriminalitas dan kejahatan social lainnya terjadi di kawasan pengembangan baru itu. Artinya sebuah pengembangan kawasan baru tidak serta merta dan berbanding lurus dengan meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan otsus yang ada di tahun 2001 bukan re adjustment policy dari Jakarta yang tadinya sentralistik menjadi desentrlisasi tetapi lebih kepada opsi politik. Otsus di Papua karena banyak orang berjuang, banyak orang hilang, banyak orang mati, banyak orang di penjara dan berteriak Papua merdeka termasuk saya lalu ada negosiasi. Ketika Pak SBY menjadi Menkopolkam beliau katakan Otsus adalah solusi politik antara Pemerintah Pusat dan rakyat Papua.

Sekarang pertanyaannya berapa banyak uang yang digelontorkan untuk otusus ?, tentu banyak dan dengan jumlah yang besar tapi apakah Otsus efektif itu jadi pertanyaan besar. Pada tahun 2026 Pemerintah harus mempertanggung jawabkan kepada rakyat Papua karena sekali lagi ini adalah solusi politik hasil dari negosiasi.

Pembangunan manusia yang berkeadilan di tanah Papua masih jauh api dari panggang. Kita bisa lihat di Jayapura di Ibukota Propinsi Papua sebuah pemandangan ketimpangan yang sangat senjang dan dominasi pelaku ekonomi besar. Coba Anda berdiri di depan Hotel Yasmine dan arahkan pandangan ke sebelah kiri yaitu Gelael disitu ada lapisan ekonomi yang luar biasa, paling atas ada KFC wajah ekonomi kapitalis Internasional kemudian lihat disekelilingnya diatas tanah aspal ada mama-mama Papua berjualan bertelanjang kaki menggeler dagangannya disitu. Dengan sekali pandang kita bisa lihat apakah ada keadilan kepada rakyat Papua? Dan itu terjadi dan kita bisa lihat di seluruh Papua. Banyak fenomena yang membuat kita miris bagaimana Pemerintah memperlakukan manusia Papua yang kita sebuat sebagai saudara sebangsa ini. Intinya ada pembangunan manusia yang terabaikan di tanah Papua.

Ada tragedi kemanusiaan di Asmat dan Kabupaten lain di Saminage dan pegunungan Bintang itu sering terjadi, dan pertanyaannya kemana dana otsus yang besar untuk pembangunan kesehatan dan pendidikan itu?

Redaksi Bisnis Umat: Pertanyaan kedua, beberapa waktu yang lalu terjadi sebuah insiden “penyaderaan” dari kelompok bersenjata di Papua, apakah motif dan keinginan saudara-saudara kita yang melakukan aksi dan tindakan itu?

Sayid Thaha : Dari dulu Timika itu pusat ekonomi, disitu ada Freeport sebuah konsesi besar. Disana adai sebuah “negara bagian” Amerika yang dijaga ketat oleh aparat keamanan Negara, satu Kota yang diresmikan Presiden Soeharto namanya Kuala Kencana dan kalau Anda berada disitu Anda serasa berada di luar negeri bukan di Indonesia. Untuk bisa masuk ke kota itu Anda harus melewati pemeriksaan yang sangat ketat. Otomatis ada banyak manusia baru, ada banyak modal baru, ada banyak ekonomi dan dinamika sosial baru disana. Yang terjadi kemaren di daerah Bante dan daerah Utekini itu sebenarnya daerah konsesi Freeport. Dari mana orang-orang sebanyak itu datangnya? Sekitar 3000 an orang ada disana yang di klaim sebagai sandera adalah para pekerja yang memang mereka menambang di areal konsesi Freeport, Anda bisa masuk kesana apabila ada izin dari pihak Keamanan dalam hal ini TNI atau Polisi atau izin dari Freeport. Akses tranportasi hanya ada lewat darat jadi sekian banyak orang yang datang kesana tentu telah mendapat izin dari aparat keamanan atau perusahaan.

Mereka adalah pekerja-pekerja atau pendulang tradisonal, buangan dari Freeport mengalir di sungai angkua dan penduduk rame-rame mendulang. Hasil yang mereka dapat dijual ke Freeport dan dibayar hari itu juga dan ini sudah berjalan sekian lama mereka adalah masyarakat tradisional. Daerah itu memang basis masyarakat tradisional dan bisa juga ada kelompok bersenjata tapi selama ini tidak pernah terjadi apa apa di daerah iu terus tiba-tiba muncul pernyataan ada penyanderaan, siapa yang di sandera? Kalau mereka tidak ada transport ke atas mereka tidak bisa turun dan apakah itu namanya sebuah penyanderaan?. Mereka cari makan di tanah sendiri dan tak berkeadilan itu masalahnya.

Redaksi Bisnis Umat: Anda sebagai tokoh pejuang yang fenomenal dan aktivis Dewan Presidium Papua sudah berulang kali mengatakan bahwa jalan dialog adalah langkah realistis dalam menyelesaikan akar masalah di Papua?, dialog yang bagaimana yang menurut Anda yang harus ditempuh?

Sayid Thaha : Yang penting dialog, soal kemasan dan formatnya bisa kita sepakati bersama-sama. Tetapi yang utama adalah kemauan politik dan kepedulian kemanusiaan, ok bahwa dimasa lalu ada masalah dan sampai hari ini ada masalah tapi jangan pakai kekerasan, mari kita tempuh dengan jalan damai, kita duduk sama-sama kita dialog, dialog dengan kejujuran, dialog dengan hati dalam menyelesaikan permasalahan saudara sebangsa.

Kita buat frame of dialog dengan wakil-wakil rakyat Papua, duduk setara tanpa tekanan senjata dengan melibatkan elemen perguruan tinggi, LSM dan lain-lain, lupakan dan jangan mulai dengan pemaksaan dan narasi-narasi ekstrem karena negeri ini dibangun atas kesepekatan-kesepakatan. Kita mulai hal-hal yang substansi bagaimana rakyat harus sejahtera. Kuncinya harus ada kemauan politik kalau Pemerintah Pusat serius ingin dialog yang ditempuh dan dikedepankan sebagai syarat mencari solusi bagi Papua maka semua pihak otomatis harus meletakkan senjata. Mari kita dorong utusan-utusan yang kita percayakan ini duduk di meja perundingan bicara dari hati ke hati dan apapun hasil dialog harus kita terima dan sepakati bersama.

Redaksi Bisnis Umat: Kita semua tahu Papua bergabung dengan NKRI pada tahun 1969 karena pertimbangan ekonomi, geo politik di kawasan dan keamanan oleh rezim orde baru kala itu. Pertanyaannya apakah pemerataan ekonomi dan keamanan di Papua setelah berlalu 50 tahun berlalu apakah ada peningkatan yang signifikan?

Redaksi Bisnis Umat: Kalau boleh membandingkan pada era Presiden siapa Papua mendapat kehormatan dan didengar aspirasinya?

Sayid Thaha : Hanya ada satu Presiden yang betul-betul menghargai orang Papua, yang mengambil hati orang Papua, dia memulai dari people centre, dia sampai hari ini ada di jantung hati orang Papua itulah Allahyarham Gus Dur. Semoga Bapak Presiden Jokowi belajar dari kearifan Gus Dur dan selesaikan Papua dengan semangat Gus Dur.

Redaksi Bisnis Umat: Papua adalah negeri indah yang memiliki sejarah panjang dari zaman ke zaman, sejak masa Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, Hindia Belanda dan sekarang dalam pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semua propinsi dan suku-suku di Indonesia adalah sebuah untaian dan mozaik yang membentuk kita sebagai sebuah Indonesia, sebuah negera bangsa. Apakah rakyat Papua sudah merasa bagian dari Bangsa ini?.  Negara yang pembentukannya didasarkan pada semangat kebangsaan—atau nasionalisme—yaitu pada tekad suatu masyarakat untuk membangun masa depan bersama di bawah satu negara yang sama walaupun warga masyarakat tersebut berbeda-beda agama, ras, etnik, atau golongannya.

Sayid Thaha : Pertanyaan lebih tepat ditujukan kepada Pemerintah Pusat dan Daerah. Opsi referendum, opsi merdeka, opsi ini dan opsi itu, semua hal lumrah dan tidak ada yang tabu dalam sebuah perjuangan tetapi bukankah tidak masalah yang tak bisa terselesaikan ?

Saya usulkan untuk menempuh jalan dialog dan hasil dialog itu tidak harus opsi memisahkan diri sebab substansi dari kemerdekaan, substansi dari Nasionalisme bukanlah sesuatu yang tidak bisa diterangkan. Nasionalisme adalah ketika harga-harga murah dan terjangkau, nasionalisme adalah meningkatnya kesejahteraan, nasionalisme adalah diterapkannya keadilan bagi semua rakyat Indonesia. Bangkitkan kekuatan pangan Papua dengan berbagai terobosan-terobosan maka kemerdekaan dan nasionalisme akan kita rasakan bersama.

Redaksi Bisnis Umat: Sejak kebijakan Otonomi Khusus Papua, apakah Anda melihat sebagai lip service saja tanpa tekad dan kesungguhan hati dari Pemerintah Pusat?

Sayid Thaha : Otsus adalah tidak menyelesaikan masalah ibarat luka hanya tempel tensoplas sehingga lukanya tidak tampak. Saya kira tidak memberikan sesuatu yang signifikan karena tidak ada control.

Redaksi Bisnis Umat: Kalau bicara secara umum bahwa Indonesia Timur sangat tertinggal dari banyak segi terutama infrastruktur dengan Pulau Jawa barangkali pendekatan Jawa sentries masa lalu sudah tak relevan karena akan memperlebar tingkat kesenjangan dalam pembangunan. Saat ini prioritas Pemerintah adalah membangun infrastruktur yang dirasakan menjadi salah satu faktor ketetinggalan dan kesenjangan itu sendiri. Menurut Anda apakah perlu sebuah kementrian khusus untuk percepatan pembangunan wilayah Indonesia Timur?

Sayid Thaha : Mungkin tidak perlu kementerian, karena di era SBY pernah dicoba dengan inpres nomor 5 tahun 2007 dan inpres itu gagal tidak bisa jalan dibawah otoritas Bapennas Pak Paskah Suzeta. Kemudian di antaranya  Instruksi Presiden Nomor 5  Tahun 2007 tentang Percepatan Pembangunan  Provinsi Papua dan Papua Barat hingga Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 65 Tahun 2011 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat hingga Perpres Nomor 66 Tahun 2011 tentang Pembentukan UP4B. Menurut hemat saya cukup unit kerja saja tapi dimulai dengan hati dan kemauan politik yang kuat sehingga diharapkan terjadi pencapaian dan hasil yang optimal.

Redaksi Bisnis Umat: Apakah ada kesamaan visi dan komando terpadu dari faksi-faksi perjuangan rakyat Papua ? dan bagaimana hubungan mereka dengan Pemerintah daerah?

Sayid Thaha : Tentu ada kesamaan antara faksi-faksi itu hanya cara perjuangan saja yang berbeda dan kami saling komunikasi kami memiliki misi yang sama yaitu  demi Papua yang sejahtera dan berkeadilan. Seharusnya Pemerintah tidak boleh memandang kami sebagai musuh tetapi pandanglah kami sebagai mitra dalam membangun Papua.

Redaksi Bisnis Umat: Dalam perundingan-perundingan yang menyangkut kontrak seperti Freeport dan lain-lain, apakah Pemerintah Pusat dan Daerah juga melibatkan faksi-faksi perjuangan rakyat Papua dan didengar pendapat-pendapatnya?

Sayid Thaha : Pemerintah tidak pernah melibatkan faksi-faksi perjuangan rakyat Papua karena keberadaan kami dianggap illegal, seharusnya Pemerintah membangun persepsi dan paradigma baru tentang Papua dan rakyat Papua dengan melibatkan kelompok non Pemerintah. Tanggalkan dulu ego sektoral tetapi mari duduk bersama untuk mencari solusi.

Redaksi Bisnis Umat : Apakah harapan Anda dan saudara-saudara kita yang berjuang baik yang di tanah Papua maupun di luar negeri untuk sebuah cita-cita dan kehidupan yang lebih baik masa-masa mendatang?

Sayid Thaha : Papua harus damai tapi untuk bisa damai harus ada keadilan ditegakkan, keadilan ekonomi, keadilan budaya dan keadilan sosial. Pemerintah harus pandang Papua sebagai saudara sebangsa yang masih terluka dan beri kesembuhan dengan memandang manusia Papua sebagai subyek dari Pembangunan, sembuhkan Papua dengan pendekatan dialog dengan hati dan ketulusan.

Pemerintahan harus tahu bahwa Papua terletak di ujung timur Nusantara bukan di negeri lain maka ajaklah semua duduk bersama dan libatkan mereka dalam memecahkan semua persoalan tanah Papua.Tentu harapkan kita bersama dan juga sebagai amanah konstitusi akan hadirnya kedamaian dan keadilan bagi rakyat Papua dan bagi seluruh bangsa Indonesia.

Redaksi Bisnis Umat : Terima kasih Bug Thaha atas waktunya dan semoga kebaikan selalu bersama kita semua. Amien.

6 Desember 2017

Redaksi Tabloid Online Bisnis Umat

 

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *