Perguruan Tinggi Se-Indonesia Deklarasikan Aksi Melawan Radikalisme

By on September 28, 2017

Deklarasi

Oleh : Eja Assagaf

Denpasar- Sejak Indonesia berdiri, baru sekarang ada 3000 lebih Pimpinan Perguruan Tinggi berkumpul selama dua hari dan mengambil sikap bulat dalam ikrar bersama untuk melawan radikalisme dan intoleransi. Acara tersebut diklaim merupakan hajatan terbesar yang melibatkan perguruan tinggi seluruh Indonesia dan juga mengundang Bapak Presiden untuk memberi pengarahan pada aksi kebangsaan ini.

Pertemuan Pimpinan Perguruan Tinggi Se-Indonesia melakukan deklerasi kebangsaan dalam melawan radikalisme dan intoleransi. Puluhan Rektor, pimpinan dan ribuan perguruan tinggi negeri dan swasta dari Aceh sampai Papua ikut serta dalam deklerasi aksi kebangsaan ini. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 25-26 September 2017 di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali.

Acara tersebut bertujuan agar menjadi sarana komunikasi dan silaturahmi diantara perguruan tinggi se-Indoensia dalam membahas dan merumuskan permasalahan kebangsaan, khususnya yang terkait ancaman radikalisme dan intoleransi dan gerakan-gerakan yang hendak merubah ideologi negara Pancasila, merusak kebhinekaan, serta mengancam keutuhan NKRI. Mendorong sinergi di antara perguruan tinggi untuk secara bersama merumuskan sikap, solusi, langkah konkrit dan rekomendasi strategis terkait permasalahan radikalisme dan intoleransi yang cepat atau lambat ancaman intoleransi akan menghancurkan kita sebagai bangsa.

Seminar kebangsaan ini dibuka dan diberi sambutan oleh Menristekdikti Prof.Mohammad Nasir, Phd, AK dengan moderator Erwin Usman dan empat pembicara; Kapolri Drs.H.M.Tito Karvavian, MA, Ph.D, Menteri Agama H.Lukman Hakim Saifuddin, Komjen. Pol. Drs. Suhardi Alius, M.H, Yudi Latief Ph.D dan Prof.Dr.Ahmad Syafi’i Ma’arif.

Dalam sambutan  panitia pelaksana Dr. Putri Anggraeni, M.Pd Rektor Universitas Mahendradatta Bali mengatakan bahwa Aksi Kebangsaan Perguruan Tinggi se Indonesia ini berangkat dari keresahan terhadap fakta dan fenomena radikalisme, inteloransi dan gerakan-gerakan kelompok yang ingin mengganti Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Ideologi lainnya dimana gerakan kelompok tersebut telah menjadikan kampus sebagai salah satu basis dari gerakan mereka.

Pembicara pertama dalam Seminar ini adalah Kapolri Jend (Pol) M Tito Karnavian meminta perguruan tinggi di Indonesia memasukkan materi radikalisme dalam mata kuliah.

“Masalah terorisme dan radikalisme itu seharusnya menjadi mata kuliah di Universitas. Karena masalah terorisme dan radikalisme ini menjadi masalah yang komplek tak bisa dilakukan hanya oleh Pemerintah saja,” kata Kapolri.

Menurut Tito, salah satu tujuan dari radikalisme selalu ingin melemahkan keberadaan pemerintah, guna mengambil keuntungan politik dengan ancaman kekerasan.

“Tujuannya, mendelegitimasi pemerintah, dengan ancaman kekerasan. Itulah tujuanya mendelegitamasi pemerintah sampai tidak mampu melindungi warganya, nah disitulah posisi radikalisasi yang bermuara pada pengambilalihan kekuasaan,” tambahnya.

Kapolri mengingatkan semua yang hadir bahwa radikalisme dan ekstremisme tidak hanya monopoli satu golongan saja, beliau menjelaskan bahwa ekstrimis Budha di Myanmar yang melakukan genosida dan kekerasaan kepada Muslim Rohingya, kelompok ekstremis Kristen yang mengancam Muslim di Irlandia, ekstremis Hindu ancam mengusir Umat Islam dari kawasan utara India dengan memasang baligho “Usir Muslim”. Semua agama dan keyakinan memiliki minoritas kelompok ekstrem yang tidak mewakili ajaran agama yang sejati yang mengajarkan toleransi, perdamaian dan kasih sayang sesama umat manusia.

Radikalisasi satu kelompok tidak boleh digeneralisir  dan di klaim sebagai suara mayoritas sehingga kita menjadi tidak adil dalam bersikap dan bertindak. Contoh ISIS, Al-Qaeda dan kelompok teroris lainnya mereka adalah tidak mewakili ajaran Islam yang sebenarnya karena anti kemanusiaan, sangat kejam dan jauh dari nilai-nilai Islam.

Lebih jauh Kapolri mengatakan bahwa isu-isu SARA berpotensi digunakan sebagai alat politik dan melegetimasi kekerasan oleh kelompok-kelompok ekstrem. Kelompok radikal tidak merepresentasikan Islam sejati. Kelompok Salafi Jihadi atau Salafi radikal, sebuah faham yang mengusung ideologi takfir. Ideologi yang sangat mudah dalam menyesatkan dan mengkafirkan sesama kaum Muslimin.

Beberapa tokoh dan ideolog Salafi Takfiri disebut Kapolri secara gamblang seperti Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahab, Bin Baaz, Ayman al-Zawahiri, Abdullah Azzam dan dijadikan rujukan bagi kumpulan ekstremis seperti ISIS, Daesh, Boko Haram untuk menghalalkan setiap tindakan mereka.

Contohnya, dalam majalah al-Naba’ yang digunakan sebagai risalah kepada anggota tentera Isis/Daesh, adalah dengan jelas menggunakan fatwa Ibnu Taimiyyah sebagai rujukan utama. Dalam masa yang sama, buku Muhammad Abdul Wahab terus dicetak untuk diajar kepada anggota Isis/Daesh.

Dalam hal ini, ideologi Salafi Jihadi yang dipegang oleh Isis/Daesh dengan menghukum siapa saja yang tidak sependapat dengan mereka sebagai kafir dan murtad serta boleh diperangi, adalah berasaskan fahaman kelompok radikal Salafi.

Ideologi Salafi Takfirisme inilah asal-muasal kekerasan atas nama agama baik mereka yang radikal pemikiran maupun mereka yang sampai tahapan radikal aksi, klaim kebenaran sepihak dan menghalalkan darah Kaum Muslimin yang berbeda kayakinan dengan mereka dengan jargon kembali kepada kemurnian agama mereka bukan saja memusuhi kelompok non Muslim tetapi juga memusuhi mayoritas kaum Maslimin.

Kampus dengan segenap civitas akedemika sudah saatnya menyuarakan perlawanan kepada radikalisme atas nama apapun agar insan-insan ilmiah hadir menjadi duta-duta perdamaian yang konsisten dalam moderasi dan toleransi dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia.

Paparan Kapolri cukup panjang dan detail dalam membedah dan memetakan kekuatan radikal yang tengah mengancam kita sebagai bangsa.

Pembicara kedua Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menggarisbawahi tentang peran kampus dalam mensosialisasikan faham-faham moderat dan menghargai keberagaman. Karena Indonesia ada dan terbentuk oleh berbagai pemeluk agama dan berbagai suku bangsa. Empat konsensus Kebangsaan harus terus dijaga dan terus disegarkan kepada generasi-generasi muda yaitu Pancasila, UUD 45, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menag ingatkan kelompok silent majority harus lebih militan dan harus lebih banyak bersuara guna menghadapi kelompok-kelompok radikal.

“Orang melakukan tindakan ekterm secara berlebihan, masalahnya tentu komplek, mereka berorentasi pada masa lalu, tidak punya harapan terhadap masa depannya. Seakan-akan dengan mengorbankan diri sendiri, dan orang lain adalah satu-satunya cara yang paling aman untuk mendapatkan sorga. Wawasan keagamaan menjadi penting, bagaimana mengembalikan pemahaman radikalisme extrem. Kalangan moderat dan perguruan tinggi harus lebih bersuara untuk mejelaskan moderasi Agama itu,” kata Lukman Hakim.

Dilanjutakan oleh pembicara ketiga Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila Yudi Latief, Ph.D mengatakan sebagian masyarakat Indonesia yang menggunakan media sosial dengan cara kurang tepat.

“Orang Indonesia itu high tech, namun low touch,” ujar Yudi dalam acara diskusi seminar kebangsaan di Nusa Dua, Bali 25-26 September 2017.

Di satu sisi, masyarakat Indonesia sangat akrab dengan teknologi informasi dan internet.

Yudi menyebut, jumlah pengguna ponsel di Indonesia di atas 300 juta. Melebihi penduduk Indonesia sendiri, karena satu orang memiliki lebih dari dua ponsel.

Namun, di sisi lain pengembangan pola pikir orang Indonesia tidak berbanding lurus dengan penggunaan teknologi itu. “Ada data bahwa tingkat ketertarikan membaca orang Indonesia terendah kedua setelah Botswana,” ujar Yudi.

Maka dengan budaya baca yang rendah tidak ada proses cek anda ricek / tabayyun dan membandingkan beberapa sumber informasi yang valid, tidak heran ketimpangan tersebut menghasilkan sejumlah fenomena. Mulai dari ujaran kebencian, adu-domba, saling caci di media sosial, saling menghina di media sosial, hingga penyebaran berita hoaks dalam bentuk meme dan pesan-pesan singkat.

“Inilah yang saya maksud high tech namun low touch tadi. Jadi timpang ini,” ujar dia.

Oleh sebab itu, ia mendukung pemerintah untuk, di satu sisi meningkatkan pendidikan, di sisi yang lain menegakan hukum terkait pelanggaran di media sosial.

Sementara Buya Syafi’i Ma’arif mengingatkan kembali bahwa ISIS dan radikalisme tidak mewakili Islam. ISIS merupakan rongsokan peradaban yang kalah. ISIS pertama kali dideklarasikan di wilayah kota Mosul, Irak, Juni 2014 silam.

Pengaruh ISIS perlahan meluas hingga mampu menguasai sebagian wilayah di Suriah dan Irak.
Kini, di kawasan Timur Tengah, organisasi bentukan Abu Bakr al-Bahgdadi ini dalam posisi terdesak.

Aktivitasnya terindikasi bergeser ke Asia Tenggara. Teranyar, sel-sel ISIS diketahui berkembang di Marawi, Filipina, yang memicu pemerintahan Presiden Duterte menggelar operasi militer di wilayah tersebut.

Keberadaan ISIS di Filipina dikhawatirkan bakal menjalar ke Indonesia. Menurut Buya, berkembangnya ISIS dan gerakan teror lain dipengaruhi ketimpangan sosial. Ia menjelaskan, ketimpangan sosial di negara mana pun akan seperti jalan berumput kering yang sangat rentan gesekan sehingga terbakar. Dalam kehidupan nyata, gesekan nantinya memicu berbagai macam permasalahan seperti agama. Lebih lanjut, Buya mengatakan bahwa saat ini masih ada pihak di Indonesia yang menganggap ISIS mewakili Islam.

“Itu tadi rongsokan peradaban yang sedang jatuh, dibeli di Indonesia,” tuturnya. Hal itu, kata Buya, tak boleh dibiarkan demi kesatuan dan keamanan bangsa.

Buya berharap sekelompok muslim Indonesia sadar sehingga Indonesia nantinya tak seperti Timur Tengah yang sekarang kewalahan mengatasi ISIS dan kelompok radikal-radikal lain.

Kepala BNPT : Insan Akedemis Adalah Ahli Ketahanan Nasional

Aksi Kebangsaan tersebut bertujuan mencari solusi dan merumuskan langkah yang harus ditempuh, menghasilkan rekomendasi strategis dan langkah konkrit dalam menghadapi berkembangnya paham radikalisme yang semakin mengancam.

Adapun Komjen. Pol. Drs. Suhardi Alius, M.H. di hadapan ribuan pimpinan perguruan tinggi se-Indonesia, membahas kewaspadaan nasional dalam menghadapi gerakan radikalisme. Mantan Kadiv Humas Polri ini mengarahkan agar pimpinan perguruan tinggi dapat mengarahkan mahasiswa supaya tetap terjaga nilai-nilai Pancasila dan kewarganegaraannya.

“Indonesia sekarang memerlukan ahli ketahanan Indonesia, dan bapak-ibu selaku pemimpin perguruan tinggi dan akademisi adalah ahli ketahanan Indonesia,” tegasnya.

Generasi muda sebagai sasaran empuk persebaran paham radikalisme dan terorisme, perlu mawas diri dan dalam didikan akademisi. Wawasan kebangsaan dan bela negara dapat ditanamkan melalui pendidikan, dan disinilah perguruan tinggi sangat berperan.

“Para pemimpin dan akademisi, Indonesia akan kita warisi ke generasi muda, budaya dan nilai kebangsaan Indonesia harus terus menjadi warisan. Maka awasi dan kawal terus generasi muda ini, kita juga harus awas terhadap konten media dunia maya,” tutup alumni Akpol tahun 1985 ini.

Acara aksi kebangsaan ini ditutup oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 26 September 2017.

Dalam deklarasi aksi kebangsaan itu, Jokowi mengingatkan kepada seluruh rektor jangan sampai universitas menjadi lahan penyebaran paham ideologi anti-Pancasila.

“Jangan sampai kampus-kampus menjadi lahan penyebaran ideologi anti-pancasila, anti NKRI, anti-Bhineka Tunggal Ika. Oleh sebab itu bila kita cinta Indonesia, masih cinta NKRI, maka ber-Bhineka Tunggal Ikalah,” tegasnya.

Presiden Jokowi menyatakan, kampus adalah sumber pencerahan bukan ikut membuat perpecahan. Sangat berbahaya jika kampus menjadi mediasi ideologi-ideologi radikal. “Kita harus hentikan ideologi radikalisme, terorisme di seluruh perguruan tinggi yang ada di seluruh tanah air kita,”

Presiden mengingatkan bahwa Indonesia itu ada karena beragam dan majemuk yang terdiri dari 700 suku dan 1100 bahasa daerah dengan 17 ribu pulau tentu ini semua adalah anugerah keberagaman yang membuat kita kuat, perbedaan yang membuat kita bersatu dan kebhinekaan yang memperkuat ke-Indonesiaan kita. Persatuan dan kebersamaan harus dijaga dan terus diupayakan karena Indonesia adalah rumah kita bersama, Indonesia harus aman, damai dan sentosa.

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *