Kebijakan Baru Pemerintah Percepat Pembangunan Rumah Murah

By on September 11, 2016

paket-kebijakan-xiii-dapat-dongkrak-kualitas-rumah-murah-dari-1berita-com

Belum lama ini Pemerintah kembali merilis Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) jilid XIII dimana isinya menitikberatkan perhatian pada percepatan penyediaan Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

“Paket kebijakan ini tentunya akan meningkatkan akses masyarakat untuk memiliki rumah,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, saat mengumumkan PKE XIII di Istana (24/8).

Perlu diketahui, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) hinggga akhir tahun 2015 lalu masih terdapat 17,3% atau sekitar 11,8 juta rumahtangga yang tinggal non milik seperti menyewa, mengontrak, menumpang, rumah dinas, bahkan tidak memiliki tempat tinggal.

Sementara, masih banyak pengembang perumahan mewah yang enggan menyediakan hunian menengah dan murah karena untuk membangun hunian murah seluas 5 ha proses perizinannya begitu lama dan berbiaya besar.

Dan lewat PKE XIII ini, maka Pemerintah akan menyederhanakan regulasi sekaligus menekan pajak yang dikenakan bagi pengembang kawasan perumahan. Sebelumnya ada 33 izin dan tahapan kini menjadi 11 izin dan rekomendasi.

Dengan pengurangan izin dan tahapan ini maka waktu pembangunan MBR yang selama ini mencapai 769 – 981 hari kini dipercepat menjadi 44 hari saja. Dan berikut adalah sekilas rinciannya:

Perizinan yang dihilangkan, antara lain:

Izin lokasi (60 hari kerja), persetujuan gambar masterplan (7 hari kerja), rekomendasi peil banjir (30 – 60 hari kerja), persetujuan dan pengesahan gambar site plan (5 – 7 hari kerja), dan Analisa Dampak Lingkungan Lalu lintas atau Andal Lalin (30 hari kerja).

Perizinan yang digabungkan, diantaranya:

Proposal Pengembang dengan Surat Pernyataan Tidak sengketa, Ijin Pemanfaatan Tanah (IPT) / Ijin Pemanfaatan Ruang (IPR) dengan tahap pengecekan kesesuaian RUTR/RDTR wilayah (KRK) dan Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah.

Perizinan yang dipercepat, seperti:

Surat Pelepasan Hak (SPH) Atas tanah dari Pemilik Tanah kepada pihak developer (dari 15 hari jadi 3 hari kerja), Pengukuran dan pembuatan peta bidang tanah (dari 90 hari jadi 14 hari kerja), Penerbitan IMB Induk dan Pemecahan IMB (dari 30 hari jadi 3 hari kerja).

Sejalan dengan Program Nasional Pembangunan satu Juta Rumah, maka Pemerintah berharap bahwa dengan PKE yang baru ini maka pembangunan rumah untuk MBR dapatt lebih cepat terealisasi.

Alasannya, pengurangan, penggabungan, dan percepatan proses perizinan untuk pembangunan rumah MBR ini jika dihitung-hitung dapat mengurangi biaya pengurusan perizinannya hingga 70%.

Sumber: rumah.com

Ini Bocoran Paket Kebijakan 13, Kemudahan Memiliki Rumah

036827200_1416553894-rumah_murah-ok

Belum lama ini Pemerintah kembali merilis Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) jilid XIII dimana isinya menitikberatkan perhatian pada percepatan penyediaan Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

“Paket kebijakan ini tentunya akan meningkatkan akses masyarakat untuk memiliki rumah,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, saat mengumumkan PKE XIII di Istana (24/8).

Perlu diketahui, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) hinggga akhir tahun 2015 lalu masih terdapat 17,3% atau sekitar 11,8 juta rumahtangga yang tinggal non milik seperti menyewa, mengontrak, menumpang, rumah dinas, bahkan tidak memiliki tempat tinggal.

Sementara, masih banyak pengembang perumahan mewah yang enggan menyediakan hunian menengah dan murah karena untuk membangun hunian murah seluas 5 ha proses perizinannya begitu lama dan berbiaya besar.

Dan lewat PKE XIII ini, maka Pemerintah akan menyederhanakan regulasi sekaligus menekan pajak yang dikenakan bagi pengembang kawasan perumahan. Sebelumnya ada 33 izin dan tahapan kini menjadi 11 izin dan rekomendasi.

Dengan pengurangan izin dan tahapan ini maka waktu pembangunan MBR yang selama ini mencapai 769 – 981 hari kini dipercepat menjadi 44 hari saja. Dan berikut adalah sekilas rinciannya:

Perizinan yang dihilangkan, antara lain:

Izin lokasi (60 hari kerja), persetujuan gambar masterplan (7 hari kerja), rekomendasi peil banjir (30 – 60 hari kerja), persetujuan dan pengesahan gambar site plan (5 – 7 hari kerja), dan Analisa Dampak Lingkungan Lalu lintas atau Andal Lalin (30 hari kerja).

Perizinan yang digabungkan, diantaranya:

Proposal Pengembang dengan Surat Pernyataan Tidak sengketa, Ijin Pemanfaatan Tanah (IPT) / Ijin Pemanfaatan Ruang (IPR) dengan tahap pengecekan kesesuaian RUTR/RDTR wilayah (KRK) dan Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah.

Perizinan yang dipercepat, seperti:

Surat Pelepasan Hak (SPH) Atas tanah dari Pemilik Tanah kepada pihak developer (dari 15 hari jadi 3 hari kerja), Pengukuran dan pembuatan peta bidang tanah (dari 90 hari jadi 14 hari kerja), Penerbitan IMB Induk dan Pemecahan IMB (dari 30 hari jadi 3 hari kerja).

Sejalan dengan Program Nasional Pembangunan satu Juta Rumah, maka Pemerintah berharap bahwa dengan PKE yang baru ini maka pembangunan rumah untuk MBR dapatt lebih cepat terealisasi.

Alasannya, pengurangan, penggabungan, dan percepatan proses perizinan untuk pembangunan rumah MBR ini jika dihitung-hitung dapat mengurangi biaya pengurusan perizinannya hingga 70%.

Pemerintah Pangkas Puluhan Izin Demi Permudah Program Rumah Murah

Belum lama ini Pemerintah kembali merilis Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) jilid XIII dimana isinya menitikberatkan perhatian pada percepatan penyediaan Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

“Paket kebijakan ini tentunya akan meningkatkan akses masyarakat untuk memiliki rumah,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, saat mengumumkan PKE XIII di Istana (24/8).

Perlu diketahui, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) hinggga akhir tahun 2015 lalu masih terdapat 17,3% atau sekitar 11,8 juta rumahtangga yang tinggal non milik seperti menyewa, mengontrak, menumpang, rumah dinas, bahkan tidak memiliki tempat tinggal.

Sementara, masih banyak pengembang perumahan mewah yang enggan menyediakan hunian menengah dan murah karena untuk membangun hunian murah seluas 5 ha proses perizinannya begitu lama dan berbiaya besar.

Dan lewat PKE XIII ini, maka Pemerintah akan menyederhanakan regulasi sekaligus menekan pajak yang dikenakan bagi pengembang kawasan perumahan. Sebelumnya ada 33 izin dan tahapan kini menjadi 11 izin dan rekomendasi.

Dengan pengurangan izin dan tahapan ini maka waktu pembangunan MBR yang selama ini mencapai 769 – 981 hari kini dipercepat menjadi 44 hari saja. Dan berikut adalah sekilas rinciannya:

Perizinan yang dihilangkan, antara lain:

Izin lokasi (60 hari kerja), persetujuan gambar masterplan (7 hari kerja), rekomendasi peil banjir (30 – 60 hari kerja), persetujuan dan pengesahan gambar site plan (5 – 7 hari kerja), dan Analisa Dampak Lingkungan Lalu lintas atau Andal Lalin (30 hari kerja).

Perizinan yang digabungkan, diantaranya:

Proposal Pengembang dengan Surat Pernyataan Tidak sengketa, Ijin Pemanfaatan Tanah (IPT) / Ijin Pemanfaatan Ruang (IPR) dengan tahap pengecekan kesesuaian RUTR/RDTR wilayah (KRK) dan Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah.

Perizinan yang dipercepat, seperti:

Surat Pelepasan Hak (SPH) Atas tanah dari Pemilik Tanah kepada pihak developer (dari 15 hari jadi 3 hari kerja), Pengukuran dan pembuatan peta bidang tanah (dari 90 hari jadi 14 hari kerja), Penerbitan IMB Induk dan Pemecahan IMB (dari 30 hari jadi 3 hari kerja).

Sejalan dengan Program Nasional Pembangunan satu Juta Rumah, maka Pemerintah berharap bahwa dengan PKE yang baru ini maka pembangunan rumah untuk MBR dapatt lebih cepat terealisasi.

Alasannya, pengurangan, penggabungan, dan percepatan proses perizinan untuk pembangunan rumah MBR ini jika dihitung-hitung dapat mengurangi biaya pengurusan perizinannya hingga 70%.

Ini Usulan Pengembang untuk Program Sejuta Rumah

Real Estat Indonesia (REI) menyatakan kembali dukungannya terhadap pelaksanaan program Pembangunan Sejuta Rumah (PSR). Namun, asosiasi perusahaan-perusahaan properti tertua di Indonesia itu juga memberikan sejumlah usulan untuk perbaikan program yang dicanangkan pada 28 April 2015 tersebut. Apa saja usulannya?

Ketua Umum DPP REI, Eddy Hussy mengatakan agar PSR berjalan efektif di lapangan, pihaknya mengusulkan beberapa poin sebagai masukan kepada pemerintah.

Pertama menyangkut pembiayaan kepada konsumen, pemerintah diminta memberikan kelonggaran agar konsumen bisa mendapatkan KPR inden dengan syarat sebagai rumah pertama, sehingga konsumen tidak perlu menunggu rumah selesai baru bisa KPR.

“Banyak konsumen yang ditolak oleh bank karena tidak memenuhi syarat. Oleh karena itu, perlu ada evaluasi metode penyeleksian konsumen khusus untuk PSR sehingga tidak disamakan dengan persyaratan KPR komersial,” ungkap Eddy kepada Liputan6.com, Senin (18/1/2016).

Kedua, perlu ada terobosan pembiayaan bagi pekerja-pekerja informal yang secara kemampuan keuangan layak namun secara persyaratan administratif tidak memenuhi.

Ketiga, disarankan adanya penyempurnaan fasilitas bantuan subsidi FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) agar juga mencakup masyarakat berpenghasilan Rp 3 juta hingga 7 juta per bulan walaupun dengan suku bunga kredit yang lebih tinggi.

“Bantuan ini terutama untuk masyarakat perkotaan. Ini akan memperluas daya serap pasar mengingat bahwa harga produksi rumah di perkotaan sudah tidak mungkin terjangkau oleh masyarakat yang berpenghasilan di bawah Rp 3 juta per bulan,” papar Eddy.

Keempat, Pemerintah daerah dan instansi terkait diharapkan memiliki pemahaman yang sama mengenai konsep dan prioritas PSR. Dengan pemahaman dan prioritas yang sama, maka pemda akan bisa memberikan insentif dalam kemudahan proses dan biaya perizinan.

Antara lain dengan melakukan zonasi khusus untuk PSR, yaitu wilayah-wilayah yang dikhususkan bagi rumah murah bersubsidi terencana secara keseluruhan.

“Dengan zonasi ini, maka NJOP akan terjaga dan rumah MBR akan tetap terjangkau dan tidak semakin jauh dari pusat perkotaan,” kata Eddy.

Kelima, REI mengusulkan pentingnya pembangunan infrastruktur terpadu dan adanya terobosan untuk penyediaan sarana dan utilitas terpadu dengan instansi terkait, salah satunya yang terpenting adalah terjaminnya penyediaan listrik.

Dan keenam, perlu dipikirkan adanya pembiayaan kepada pengembang selaku penyuplai PSR dari perbankan untuk dapat memberikan bantuan kredit dengan bunga khusus kepada pengembang yang membangun rumah rakyat bersubsidi melalui mekanisme rekomendasi dari REI.

Selama periode 28 April hingga 31 Desember 2015, REI mengklaim telah merealisasikan sebanyak 164.360 unit. Angka tersebut merupakan rumah subsidi yang sudah dibangun dan sedang dibangun, di luar rumah non FLPP yang jumlahnya diperkirakan juga mencapai ratusan ribu unit. Pasokan terbesar pada 2015 berasal dari wilayah Bodetabek, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan.

“Sejauh ini memang masih ada kendala-kendala di daerah, terutama belum adanya pemahaman dan spirit yang sama antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Sehingga biaya perizinan menjadi mahal, dan waktunya tidak terukur,” kata Sekretaris Jenderal REI, Hari Raharta Sudrajat.

Bangun Rumah Murah, Pengembang Daerah Harus Proaktif

Pengembang di daerah diharapkan menjadi pengungkit (leverage) bagi program Pembangunan Sejuta Rumah (PSR) yang sudah berjalan hampir satu tahun. Salah satunya dengan mengubah cara kerja dari yang selama ini lebih banyak menunggu, menjadi lebih proaktif dan inovatif mengatasi berbagai hambatan di lapangan.

Ketua DPD Realestat Indonesia (REI) Banten, Soelaeman Soemawinata menjelaskan, sangat sulit untuk mewujudkan program PSR tanpa ada dukungan penuh semua instansi pemerintah. Apalagi, kata dia, pengembang sebenarnya hanya sukarelawan yang menyatakan kesediaan ikut menanggung beban pemerintah dalam penyediaan rumah rakyat.

“Karena pengembang swasta itu sudah mau menanggung sebagian besar beban pemerintah di sektor perumahan, maka tolong agar dibantu. Jangan justru sebaliknya dipersulit,” kata Soelaeman yang ditulis Liputan6.com, Selasa (8/3/2016).

Pengusaha properti yang juga menjabat Ketua Ikatan Alumni Planologi Institut Teknologi Bandung (ITB) tersebut mengakui di era otonomi daerah saat ini sangat terasa sekali adanya egoisme daerah yang justru menghambat program nasional termasuk program Sejuta Rumah. Oleh karena itu, pengembang di daerah terutama yang tergabung dalam asosiasi REI harus mengubah cara kerja dari hanya menunggu menjadi proaktif.

Menurut Soelaeman, REI di daerah harus lebih rajin melakukan pendekatan termasuk berusaha meyakinkan kepala daerah mengenai pentingnya merumahkan rakyat.

Dia merujuk pengalaman REI Banten yang aktif melakukan pendekatan dengan para kepala daerah di daerah tersebut termasuk Gubernur Banten Rano Karno yang mensupport penuh program rumah rakyat di daerah tersebut.

“Yang harus diubah adalah cara kerja kita, dari pasif menjadi aktif. Rantai birokrasi memang tidak bisa dilewati, namun pasti bisa dipercepat kalau semua pihak sudah punya visi dan tujuan yang sama untuk menyejahterakan rakyat,” ungkap Soelaeman. (Muhammad Rinaldi/Gdn)

Sumber : http://properti.liputan6.com/read/2453730/bangun-rumah-murah-pengembang-daerah-harus-proaktif

 

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *